Merangin, Benuajambi.com – Lemahnya pengawasan terhadap angkutan batu bara di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) wilayah Kabupaten Merangin akhirnya terkuak. Dalam audiensi bersama Pemuda Pancasila Dusun Bangko dan Forum Peduli Merangin, Dinas Perhubungan (Dishub) Merangin secara blak-blakan mengakui bahwa Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) yang dibentuk sejak 2024 kini sudah tidak beroperasi lagi.
Pengakuan mengejutkan ini memantik kritik tajam dari para peserta forum. Pasalnya, Satgas Gakkum seharusnya menjadi garda terdepan dalam menertibkan angkutan batu bara yang melintasi wilayah tersebut.
Padahal, secara administratif, Satgas ini memiliki kekuatan lintas instansi dan lintas daerah yang cukup solid. Struktur satgas tersebut melibatkan personel dari :
- Polres Merangin & Polres Bungo (Masing-masing 2 orang)
- Dishub Merangin & Dishub Bungo (Masing-masing 2 orang)
- Satpol PP Merangin & Unsur Muara Bungo (Masing-masing 2 orang)
Meski tim gabungan ini telah dibentuk, Dishub Merangin tidak memberikan penjelasan mendalam mengenai penyebab utama berhentinya fungsi satgas tersebut di lapangan.
Selain masalah satgas, Dishub mengungkap bahwa terdapat lima perusahaan batu bara yang aktif melintasi Jalinsum Merangin. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya miskomunikasi antar instansi.
Dishub menyebutkan bahwa saat ini hanya PT KIM yang terpantau aktif beroperasi. Ironisnya, pihak Dishub mengaku perusahaan tersebut belum menjalin komunikasi resmi terkait aktivitas operasional terbaru mereka. Hal ini memperkuat kesan adanya celah dalam koordinasi dan pengawasan teknis lalu lintas.
“Sesuai instruksi Gubernur Jambi, angkutan batu bara di Merangin wajib menggunakan mobil PS dengan muatan maksimal 8 ton. Namun, tanpa satgas yang berjalan, aturan ini sulit dipastikan kepatuhannya,” tegas pihak Dishub dalam audiensi tersebut.
Menanggapi polemik ini, Bupati Merangin M. Syukur menyatakan akan segera mengambil langkah taktis. Untuk jangka pendek, Bupati dijadwalkan menggelar audiensi lanjutan besok siang guna mencari solusi cepat atas kemacetan dan pelanggaran aturan.
Sedangkan untuk jangka panjang, M. Syukur berencana melakukan koordinasi intensif dengan Gubernur Jambi, Al Haris, serta para pengusaha tambang. Tujuannya adalah menciptakan sinkronisasi kebijakan yang tidak merugikan masyarakat pengguna jalan umum.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah konkret dari Dishub Merangin terkait kapan Satgas Gakkum akan diaktifkan kembali untuk menjamin keselamatan dan ketertiban di sepanjang Jalinsum.
Andi Saputra
