Bungo, Benuajambi.com – Suasana akademik di Program Studi Teknik Sipil Universitas Muara Bungo (UMB) tengah didera isu miring. Sejumlah mahasiswa melayangkan keluhan keras terkait kebijakan Ketua Program Studi (Kaprodi) yang dianggap mempersulit masa studi dan menciptakan iklim pendidikan yang tidak kondusif.
Dugaan penyalahgunaan wewenang ini mencuat setelah beberapa mahasiswa mengungkap adanya aturan yang mewajibkan mahasiswa mengulang praktik magang jika telah melewati batas waktu enam bulan, meskipun proses magang sebelumnya telah diselesaikan dengan baik.
“Ini sangat tidak adil. Kami sudah melaksanakan magang sesuai prosedur, namun dipaksa mengulang hanya karena persoalan waktu. Ironisnya, ada rekan kami di periode yang sama justru diloloskan untuk seminar. Standar ganda ini sangat merugikan kami,” ujar salah satu mahasiswa yang meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan. Jum’at, (16/01/2025).
Selain persoalan magang, mahasiswa juga menyoroti aturan “hukuman” bagi mereka yang terlambat masuk kelas. Alih-alih mendapatkan sanksi edukatif, mahasiswa justru diwajibkan membelikan makanan atau gorengan bagi seluruh peserta kelas.
“Kami membayar UKT untuk mendapatkan pendidikan, bukan untuk dibebani pungutan tidak masuk akal seperti membeli gorengan satu kelas. Belum lagi gaya bahasa Kaprodi yang sangat kasar dan sering melakukan intimidasi verbal,” tambah mahasiswa lainnya dengan nada kecewa.
Persoalan ini diduga merupakan buntut dari konflik masa lalu. Mahasiswa menyebut bahwa Kaprodi saat ini, Ade Kurnia Putri, S.T., M.T., disinyalir menaruh sentimen pribadi terkait laporan petisi mahasiswa ke pihak Rektorat dan Yayasan mengenai masalah praktikum di Universitas Andalas (UNAND) beberapa waktu lalu.
Bukannya mendapatkan sanksi, beliau justru diangkat menjadi Kaprodi, yang kemudian diduga berujung pada penghambatan penyelesaian Tugas Akhir (TA) bagi mahasiswa yang terlibat petisi tersebut.
Menanggapi kemelut ini, Rido Asran, Mantan Sekretaris BEM UMB Tahun 2024 yang juga merupakan jurnalis benuajambi.com, menyatakan keprihatinan mendalam. Ia menilai apa yang terjadi di Teknik Sipil UMB adalah potret buram manajemen pendidikan tinggi yang harus segera dibenahi.
“Sangat disayangkan jika institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat persemaian intelektual justru dijadikan panggung untuk aksi balas dendam atau sentimen pribadi. Dunia pendidikan kita tidak boleh dicemari oleh arogansi kekuasaan yang menghambat hak mahasiswa untuk lulus tepat waktu,” ujar Rido saat memberikan keterangan.
Rido menegaskan bahwa seorang pemimpin program studi seharusnya berperan sebagai fasilitator dan pelayan bagi mahasiswa, bukan justru menjadi penghalang dengan aturan-aturan yang bersifat subjektif. Menurutnya, kebijakan yang bersifat surut atau ‘tahun mundur’ dalam aturan magang menunjukkan lemahnya perencanaan regulasi di tingkat prodi yang akhirnya mengorbankan mahasiswa.
Lebih lanjut, ia mendesak pihak Yayasan dan Rektorat UMB untuk tidak menutup mata terhadap intimidasi yang dirasakan mahasiswa.
“Mahasiswa merasa terancam dan takut untuk melapor karena adanya kedekatan emosional antara Kaprodi dengan pihak pimpinan. Jika kondisi ini dibiarkan, citra UMB sebagai kampus kebanggaan masyarakat Bungo akan dipertaruhkan,” tegasnya.
Rido juga mengingatkan bahwa ancaman Drop Out (DO) yang membayangi mahasiswa akibat dipersulitnya urusan birokrasi adalah masalah serius.
“Jangan sampai karena ego satu orang, masa depan anak bangsa hancur. Pihak universitas secara tegas diminta untuk mengevaluasi kinerja Kaprodi tersebut secara objektif sebelum masalah ini berlarut dan merusak kredibilitas kampus secara permanen.” Tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Universitas Muara Bungo (UMB) belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan dan keluhan yang disampaikan oleh para mahasiswa tersebut. Mahasiswa berharap adanya tindakan tegas dari pihak yayasan agar proses akademik kembali berjalan sesuai koridor pendidikan yang sehat dan transparan.
Penulis : Tim Redaksi
