Progam Dumisake Gubernur Jambi Gagal, Dalam Pemerataan Pembangunan

JAMBI.(Benuajambi.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mencatat jumlah pengangguran di Provinsi Jambi menyentuh angka 4,9 persen atau sebanyak 86 ribu orang.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman menyebut dalam mengurangi jumlah pengangguran tersebut akan dilakukan melalui program unggulan yakni Dumisake.

Ia mengatakan program tersebut tersedia di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga di Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Pernyataannya tersebut mendapat tanggapan dari pengamat ekonomi Jambi, Noviardi. Ia mengatakan jika progran unggulan dari Gubernur Jambi tersebut sejauh ini masih bermasalah dengan realisasi.

Ia menyebut banyak pagu anggaran di OPD yang diklaim sebagai Dumisake. Padahal, program tersebut merupakan hal rutin yang tiap tahun hampir selalu ada.

“Jadi kalau ada klaim pengangguran dijawab salah satunya dengan Dumisake, itu baru harapan yang tidak berpijak pada kenyataan. Buktinya, sampai November 2022, serapan anggaran Dumisake itu tidak jelas berapa persen,” ujar Noviardi pada Kamis, 10 November 2022.

Kata Noviardi, bahkan program yang telah berjalan di atas 90 persen saja belum berdampak signifikan terhadap pengurangan jumlah kemiskinan.

“saya pikir harus mencermati data serapan anggaran baru bisa menyimpulkan pengangguran bisa dijawab oleh Dumisake. Kalau sebatas niat mungkin bisa, tapi kita bicara faktual,” ujarnya.

Mantan presiden BEM Universitas Jambi ini mengatakan pertumbuhan angkatan kerja di Provinsi Jambi harus dicermati, bahwa pertumbuhannya terdapat di sektor pertanian. Sementara, program Dumisake banyak yang tidak bergerak pada sektor tersebut.

“Artinya jangan lain data yang dikemukakan, lain klaim yang dikemukaan,” tambahnya.

Ia menjelaskan, Dumisake hanyalah tagline yang jadi unggulan Jambi Mantap. Tagline tersebut memberi harapan bagi masyarakat akan ada anggaran sebanyak Rp 2 miliar per kecamatan baik berupa uang maupun program yang spesifik.

“Sebagian besar Dumisake melalui permintaan atau proposal. Karena desain pemberiannya berdarkan permintaan, sangat berbeda dengan semangat samisake, yakni minta atau tidak minta ada dana yang dikeluarkan dua miliar. Jadi, program ini mengangkangi teori pemerataan pembangunan,” katanya. (Ran)