MERANGIN, BENUJAMBI.COM – Langkah Partai NasDem merekomendasikan salah satu kadernya, Wikhe, sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD kini menuai polemik. Nama Wikhe mendadak jadi perbincangan publik bukan karena rekomendasinya, melainkan adanya dugaan pemalsuan dokumen terkait status keanggotaan partai politik saat dirinya mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Diketahui, Wikhe merupakan kader Partai NasDem yang telah resmi diangkat sebagai PPPK paruh waktu pada Desember 2025 lalu. Namun, persoalan muncul ketika namanya diusulkan oleh partai untuk mengisi kursi di DPRD melalui mekanisme PAW.
Sorotan tajam tertuju pada konsistensi data yang diberikan Wikhe saat proses seleksi aparatur negara tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dokumen berupa surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan.
Dalam surat pernyataan tersebut, Wikhe secara tegas menyatakan bahwa dirinya :
- Tidak terlibat dalam partai politik.
- Bukan merupakan anggota maupun pengurus partai politik.
Kondisi ini dianggap kontradiktif dengan statusnya saat ini yang direkomendasikan sebagai PAW oleh NasDem. Hal tersebut memicu pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap aturan netralitas aparatur sipil dan validitas dokumen yang diserahkan kepada instansi terkait.
“Ini menimbulkan pertanyaan besar terkait integritas data. Jika dalam surat pernyataan bermaterai ia mengaku bukan anggota partai demi status PPPK, namun kini muncul sebagai calon PAW dari partai, maka ada ketidakjujuran yang nyata,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Secara regulasi, seorang aparatur (termasuk PPPK) dilarang keras menjadi anggota atau pengurus partai politik demi menjaga netralitas. Dugaan pemalsuan keterangan dalam dokumen negara ini tidak hanya mengancam status kepegawaian yang bersangkutan, tetapi juga kredibilitas proses PAW yang sedang berjalan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait maupun internal partai belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut mengenai langkah yang akan diambil untuk mengklarifikasi polemik dokumen tersebut. (Team)
