MUARO JAMBI(Benuajambi.com)-Ketegangan di wilayah perbatasan Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari kembali memanas. Keributan antarwarga pecah di sekitar SD Perintis, kawasan Desa Tanjung Mandiri, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Sabtu (22/8/2026).
Peristiwa tersebut melibatkan warga wilayah Muaro Jambi dengan masyarakat Desa Bungku Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari.
Keributan diduga berkaitan dengan persoalan tapal batas wilayah yang selama ini menjadi salah satu persoalan sensitif di kawasan tersebut.
Informasi yang dihimpun Benuajambi.com, persoalan batas wilayah itu berkaitan dengan wilayah masyarakat Tanjung Mandiri, Kabupaten Muaro Jambi, dengan masyarakat Desa Bungku, Kabupaten Batanghari.
Ketegangan diduga bermula dari adanya kegiatan pengukuran lahan yang dilakukan oleh tim pengukur bersama sejumlah warga Desa Bungku. Aktivitas tersebut kemudian memicu keberatan dari sebagian warga Desa Tanjung Mandiri.
Salah seorang warga Desa Tanjung Mandiri mengatakan, proses pengukuran dan pemasangan patok lahan tersebut belum pernah disosialisasikan kepada masyarakat.
Menurutnya, warga belum mendapatkan penjelasan resmi mengenai dasar pengukuran, tujuan kegiatan, maupun tindak lanjut dari hasil pengukuran tersebut.
“Kami belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik Batanghari maupun Muaro Jambi. Kami juga bingung, kegiatan ini terkesan dilakukan diam-diam tanpa ada penjelasan kepada warga,” ujar warga tersebut.
Warga juga menyayangkan tidak adanya sosialisasi sebelum kegiatan pengukuran dilakukan. Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memperbesar ketegangan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti pihak yang pertama kali memicu keributan maupun kronologi lengkap terjadinya bentrokan antarwarga.
Kepala Desa Tanjung Lebar, Endang, membenarkan adanya keributan di wilayah desa. Ia menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengukuran tanah atau lahan di Dusun Tanjung Mandiri.
Menurut Endang, informasi mengenai kegiatan pengukuran tersebut justru diterima pihak desa melalui pesan singkat dari kepala dusun di Desa Bungku, bukan melalui komunikasi resmi antarpemerintah desa.
“Informasi pengukuran itu kami malah dapat dari pesan singkat Kadus Desa Bungku, bukan secara resmi antar pemerintah. Pengukuran lahan ini juga belum ada sosialisasi kepada masyarakat,” kata Endang.
Ia mengatakan, warga mempertanyakan tujuan pengukuran tersebut, termasuk untuk apa lahan diukur, apa hasil yang akan diperoleh, serta ke mana hasil pengukuran tersebut akan digunakan.
“Pengukuran lahan untuk apa, hasilnya apa dan mau dibawa ke mana, itu yang menjadi pertanyaan warga kami,” tegasnya.
Endang menambahkan, terkait keributan tersebut, dirinya telah menyampaikan laporan kepada Bupati Muaro Jambi melalui sambungan telepon. Laporan secara resmi, kata dia, juga akan disampaikan melalui surat.
“Saya sudah melaporkan persoalan ini kepada Bapak Bupati Muaro Jambi melalui telepon. Surat resmi juga akan kami kirimkan,” ujarnya.
Di tengah situasi yang memanas, Endang mengimbau seluruh masyarakat agar tidak terpancing dan menyerahkan persoalan tersebut kepada pemerintah untuk diselesaikan melalui jalur yang semestinya.
“Saya selaku kepala desa meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan menahan diri,” pungkasnya.
