MUARO JAMBI.(Benuajambi.com)-Ikatan Mahasiswa Sungai Gelam (IMSG) menyampaikan kritik keras terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak musim kemarau, khususnya terkait perlindungan kesehatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan air bersih di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.
Ketua Umum IMSG, Fahri Salim, menilai bahwa persoalan karhutla dan ancaman kekeringan harus ditangani sebagai persoalan serius yang menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan darurat setelah kebakaran meluas, tetapi harus memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, dan perlindungan masyarakat secara terukur.
Berdasarkan pemberitaan yang mengutip data BPBD Kabupaten Muaro Jambi, hingga 4 Oktober 2026 tercatat 122 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar sekitar 626 hektare di kabupaten tersebut. Sebelumnya, pada 17 Agustus 2026, BPBD Provinsi Jambi menyampaikan bahwa kebakaran di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, telah mencapai sekitar 170 hektare.
Data tersebut memperlihatkan besarnya tantangan penanganan karhutla di wilayah Muaro Jambi, termasuk Sungai Gelam. Kondisi lahan gambut yang kering, keterbatasan sumber air di lokasi pemadaman, serta potensi penyebaran asap menuntut penanganan yang terkoordinasi dan berkelanjutan.
Di sisi lain, BPBD Kabupaten Muaro Jambi pada Juli 2026 telah memetakan 45 desa di sembilan kecamatan sebagai wilayah rawan kekeringan, termasuk wilayah Kecamatan Sungai Gelam. Namun, jumlah rumah tangga yang benar-benar mengalami kekurangan air bersih di Sungai Gelam masih perlu dipastikan melalui pendataan resmi pemerintah.
KETUA UMUM IMSG: MASYARAKAT MEMBUTUHKAN TINDAKAN NYATA, BUKAN SEKADAR IMBAUAN
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Sungai Gelam, Fahri Salim, menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus berani mengevaluasi efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan karhutla, terutama ketika masyarakat menghadapi ancaman kabut asap dan musim kemarau.
“Kami dari Ikatan Mahasiswa Sungai Gelam mempertanyakan sejauh mana kesiapan dan efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam melindungi masyarakat dari ancaman karhutla dan dampak musim kemarau. Ketika ratusan hektare lahan terbakar di tingkat kabupaten dan Sungai Gelam menjadi salah satu wilayah terdampak, pemerintah harus memastikan bahwa penanganan di lapangan berjalan cepat, pencegahan dilakukan secara serius, dan masyarakat memperoleh perlindungan yang nyata.”
Fahri menegaskan bahwa IMSG tidak bermaksud menutup mata terhadap kerja petugas dan unsur terkait yang telah melakukan pemadaman. Namun, kerja keras petugas di lapangan harus diikuti dengan kebijakan pencegahan yang lebih kuat, koordinasi yang efektif, keterbukaan informasi, dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Jangan sampai pemerintah baru terlihat sibuk ketika api sudah meluas dan kabut asap telah menjadi persoalan masyarakat. Kami menuntut agar pencegahan karhutla dijadikan prioritas, bukan sekadar agenda musiman yang kembali dibicarakan setiap kali kemarau datang. Masyarakat berhak mengetahui apa yang telah dilakukan, apa kendalanya, dan apa langkah konkret pemerintah agar kejadian serupa tidak terus berulang.”
Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada masyarakat. Pemerintah, pelaku usaha, aparat penegak hukum, dan seluruh unsur terkait harus menjalankan tanggung jawab masing-masing sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
KRISIS AIR BERSIH TIDAK BOLEH MENUNGGU SAMPAI MASYARAKAT KESULITAN
Selain karhutla, IMSG menyoroti pentingnya langkah antisipasi terhadap kekeringan dan potensi kesulitan memperoleh air bersih. Pemetaan desa rawan kekeringan oleh BPBD Kabupaten Muaro Jambi harus ditindaklanjuti dengan pendataan kebutuhan air secara langsung, khususnya di desa-desa Kecamatan Sungai Gelam yang mengalami penurunan ketersediaan air.
Fahri Salim menyampaikan:
“Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah tidak boleh menunggu sampai warga benar-benar kesulitan mendapatkan air untuk minum, memasak, mandi, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari baru kemudian bergerak. Jika suatu wilayah sudah teridentifikasi rawan kekeringan, seharusnya langkah antisipasi, pendataan, dan kesiapan distribusi air bersih dilakukan sejak dini.”
IMSG menegaskan bahwa pemerintah perlu membedakan antara wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan dan wilayah yang sudah mengalami krisis air bersih. Perbedaan tersebut harus dijawab dengan data lapangan yang akurat, agar kebijakan bantuan tepat sasaran dan tidak berhenti pada pemetaan administratif.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi membuka data desa, jumlah keluarga terdampak, sumber air yang masih tersedia, dan kebutuhan distribusi air bersih di Kecamatan Sungai Gelam. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan bantuan justru tidak terjangkau karena tidak adanya data yang jelas,” tegas Fahri.
EMPAT TUNTUTAN IMSG KEPADA BUPATI MUARO JAMBI
Atas persoalan tersebut, Ikatan Mahasiswa Sungai Gelam menyampaikan enam tuntutan kepada Bupati Muaro Jambi:
1. Tegakkan hukum secara adil dan transparan.
Apabila ditemukan unsur pelanggaran dalam peristiwa karhutla, kami meminta agar proses penyelidikan dan penegakan hukum dilaksanakan secara profesional berdasarkan bukti, tanpa pandang bulu.
2. lakukan pemantauan kualitas udara dan lindungi kesehatan warga.
Meminta informasi kualitas udara disampaikan secara berkala kepada masyarakat, disertai langkah perlindungan bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Fasilitas kesehatan harus disiapkan untuk menangani warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
3. Segera data dan tangani kebutuhan air bersih.
Meminta pemerintah kecamatan dan desa bersama BPBD melakukan pendataan langsung terhadap rumah tangga yang mengalami kekurangan air bersih, mengidentifikasi sumber air yang masih tersedia, serta menyiapkan distribusi air bagi warga yang membutuhkan.
4. Siapkan langkah antisipasi kekeringan yang terukur.
Meminta pemerintah menyusun prioritas desa rawan kekeringan, menyiapkan mekanisme pengaduan masyarakat, memastikan kesiapan sarana distribusi air, serta menyampaikan jadwal dan mekanisme bantuan secara terbuka.
*IMSG MENEGASKAN: KESELAMATAN MASYARAKAT HARUS MENJADI PRIORITAS*
Fahri Salim menegaskan bahwa kritik yang disampaikan IMSG merupakan bentuk kepedulian dan pengawasan mahasiswa terhadap persoalan publik. Kritik ini bukan tuduhan bahwa Bupati atau pihak tertentu menjadi penyebab kebakaran, melainkan tuntutan agar kebijakan pemerintah dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“Bapak Bupati Muaro Jambi, kami meminta persoalan ini dijawab dengan tindakan yang terukur, bukan hanya pernyataan dan imbauan. Karhutla membutuhkan penanganan cepat, sementara ancaman kekeringan membutuhkan kesiapsiagaan. Jangan biarkan masyarakat menghadapi risiko kabut asap dan ketidakpastian air bersih tanpa informasi dan perlindungan yang memadai.”
Ia melanjutkan, “Kami ingin melihat pemerintah hadir sebelum keadaan memburuk, bukan hanya setelah masyarakat menyampaikan keluhan. Apabila ada kendala anggaran, keterbatasan sarana, atau hambatan koordinasi, sampaikan secara terbuka dan jelaskan langkah untuk mengatasinya. Yang kami tuntut adalah tanggung jawab, keterbukaan, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.”
IMSG menyatakan akan terus mendorong perhatian terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat Kecamatan Sungai Gelam melalui penyampaian aspirasi, pengawasan publik, serta komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
Bagi IMSG, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari jumlah petugas yang dikerahkan, tetapi juga dari kemampuan mencegah kebakaran berulang, mengurangi risiko kabut asap, dan memastikan masyarakat terlindungi. Demikian pula, kesiapsiagaan menghadapi kemarau harus dibuktikan melalui ketersediaan informasi dan akses air bersih bagi warga yang membutuhkan.
Udara bersih bukan kemewahan. Air bersih bukan bantuan yang boleh ditunda. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas kebijakan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Dari Sungai Gelam, Untuk Perubahan.
