MUARA BUNGO, BENUAJAMBI.COM — Sejumlah mahasiswa angkatan 2022 Universitas Muara Bungo (UMB) melayangkan protes keras terhadap kebijakan birokrasi kampus. Pasalnya, mereka diwajibkan membuat surat pernyataan pengganti sertifikat Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) sebagai salah satu syarat pendaftaran wisuda Periode XVII, namun harus menanggung sendiri segala biaya administrasi seperti pembelian materai dan pencetakan dokumen.
Salah satu mahasiswa angkatan 2022 yang namanya enggan disebutkan mengungkapkan kekecewaannya. Ia menilai bahwa ketidakadaan sertifikat PKKMB murni bukan merupakan kelalaian dari pihak mahasiswa, melainkan keterlambatan dari pihak birokrasi kampus.
“Untuk angkatan kami 2022, sebelumnya memang tidak mendapatkan sertifikat ospek, sehingga sekarang diminta membuat surat pernyataan sebagai penggantinya. Namun, kami juga diminta menanggung sendiri biaya pembelian materai dan pencetakan surat tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (10/11).
Ia menambahkan, persoalan ini bukan sekadar nominal uang yang dikeluarkan, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan administratif pihak kampus terhadap mahasiswanya.
“Menurut kami, hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab pihak kampus, mengingat tidak diterbitkannya sertifikat ospek bukan merupakan kesalahan mahasiswa. Kami memahami bahwa biaya materai dan print mungkin tidak terlalu besar, tetapi yang menjadi persoalan adalah tanggung jawab atas administrasi tersebut,” jelasnya.
Kekecewaan para mahasiswa semakin memuncak lantaran mereka mengingat kembali proses awal masuk kuliah. Saat mengikuti kegiatan PKKMB empat tahun lalu, setiap peserta diwajibkan membayar biaya partisipasi, namun hak administratif berupa sertifikat tak kunjung diserahkan hingga menjelang kelulusan mereka saat ini.
“Padahal pas PKKMB dulu kami bayar Rp250.000, namun hingga saat ini sudah 4 tahun belum dikeluarkan sertifikat PKKMB atau ospek,” ungkapnya dengan nada kesal.
Menghadapi kendala jelang penutupan pendaftaran wisuda ini, para mahasiswa berharap pihak rektorat maupun bagian administrasi Universitas Muara Bungo segera turun tangan memberikan kebijakan yang berkeadilan dan solusi konkret.
“Mohon kiranya pihak administrasi dapat memberikan solusi terkait hal ini. Terima kasih,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak humas dan bagian administrasi akademik Universitas Muara Bungo belum memberikan keterangan resmi terkait polemik keterlambatan penerbitan sertifikat PKKMB serta pembebanan biaya administrasi surat pernyataan bagi calon wisudawan tersebut.
Penulis : Rido
