JAMBI, BENUAJAMBI.COM — Dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin kembali memicu gelombang protes keras. Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi untuk mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus tersebut.
Sorotan tajam ini bermula dari beredarnya rekaman video yang memuat pengakuan sejumlah kepala sekolah. Dalam video tersebut, para kepala sekolah diduga menyerahkan sejumlah uang sekitar Rp20 juta kepada seseorang bernama Tabri, yang disebut-sebut menjabat sebagai Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin.
Massa aksi menilai temuan ini tidak boleh hanya berhenti sebagai isu publik. Mereka menuntut Kejati Jambi untuk segera mengambil langkah proaktif dengan mendalami informasi, memanggil pihak-pihak terkait, serta membongkar kebenarannya secara hukum.
Desakan Pengusutan Transparan
Koordinator Umum (Kordum) aksi, Zikrillah Bisma, menegaskan dalam orasinya bahwa praktik transaksional di lingkungan instansi pendidikan merupakan masalah serius yang mencoreng dunia birokrasi dan harus dibongkar secara transparan.
“Kami mendesak Kejati Jambi agar segera mengusut tuntas dugaan jual beli jabatan ini secara transparan tanpa pandang bulu, demi menegakkan keadilan dan mengembalikan marwah dunia pendidikan di Kabupaten Merangin.”
Menurut Zikrillah, aparat penegak hukum wajib bersikap berani dengan memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui atau terlibat langsung dalam aliran dana tersebut. Ia juga memastikan bahwa elemen pemuda dan mahasiswa akan terus mengawal proses hukum ini hingga tuntas.
Pernyataan senada disampaikan oleh Arip Hidayatullah dari Pemuda Asli Merangin. Ia mengecam keras segala bentuk praktik koruptif yang mencoreng tatanan pemerintahan dan dunia pendidikan di Kabupaten Merangin.
“Kondisi di Merangin sudah sangat memprihatinkan akibat praktik-praktik kotor seperti ini; kami menuntut aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya agar tidak ada lagi pejabat yang merusak masa depan pendidikan demi kepentingan pribadi.”
Arip menekankan bahwa dunia pendidikan seharusnya steril dari praktik kotor yang dapat merusak profesionalitas aparatur serta menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Sementara itu, Ketua GMM Jambi, Zaki, mendesak agar pemeriksaan tidak hanya berfokus pada penerima dana, melainkan juga menelusuri secara mendalam ke mana saja aliran uang tersebut bermuara.
“Kami meminta Kejati Jambi untuk segera memeriksa semua pihak yang namanya disebut-sebut dalam video yang beredar, serta menelusuri aliran uang tersebut secara tuntas untuk mengungkap siapa saja yang turut menikmati atau terlibat di balik praktik lancung ini.”
Empat Tuntutan Utama Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Jambi
Dalam unjuk rasa tersebut, massa menyampaikan empat poin tuntutan resmi kepada pihak Kejati Jambi :
1. Meminta Kejati Jambi mengambil alih penanganan dugaan jual beli jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin.
2. Meminta Kejati Jambi memanggil dan memeriksa Bupati Merangin guna mendalami ada atau tidaknya keterlibatan dalam kasus tersebut.
3. Mendesak pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin beserta pihak-pihak lain yang disebut dalam video pengakuan para kepala sekolah.
4. Mengusut perkara sampai tuntas serta memprosesnya secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tolak Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum
Aliansi menegaskan bahwa aksi ini murni sebagai wujud fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Merangin. Mereka menuntut agar aparat penegak hukum bersikap objektif dan tidak tebang pilih.
Bagi para pengunjuk rasa, persoalan ini bukan sekadar nominal uang, melainkan menyangkut marwah, integritas tata kelola pemerintahan, serta masa depan dunia pendidikan.
“Kami pastikan aksi pengawalan ini tidak akan berhenti hari ini saja; kami akan terus memantau dan mendesak Kejati Jambi hingga ada langkah konkret dan kepastian hukum yang jelas.”
Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Jambi menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menuntut respons nyata berupa langkah konkret dari Kejati Jambi.
Kendati demikian, berbagai dugaan yang mencuat dari video maupun aksi unjuk rasa tersebut saat ini masih sebatas tuduhan yang memerlukan verifikasi dan pembuktian hukum lebih lanjut. Seluruh pihak yang namanya diseret dalam isu ini tetap memegang hak jawab untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai koridor hukum yang berlaku. (Rido)
