BATANG HARI.(Benuajambi.com) – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang Hari menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi terkait persoalan gaji pemerintah desa, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretariat desa, serta perangkat desa lainnya, Senin (06/04/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Batang Hari tersebut menghadirkan sejumlah pihak terkait guna mencari solusi dan menyamakan persepsi terhadap berbagai persoalan dalam pengelolaan penghasilan aparatur desa.
Turut hadir dalam rapat itu Kepala BPKAD Kabupaten Batang Hari, Inspektur Daerah Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bagian Hukum Setda Batang Hari, Plt Ketua APDESI Merah Putih Kabupaten Batang Hari, Ketua PPDI Kabupaten Batang Hari, serta Ketua PABPDSI Kabupaten Batang Hari.
Dalam forum tersebut, para peserta rapat membahas berbagai persoalan menyangkut mekanisme pembayaran gaji, tunjangan, hingga hak-hak perangkat desa yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Pimpinan DPRD Batang Hari menegaskan, rapat lintas Linneaini merupakan bagian dari upaya mencari solusi terbaik agar kesejahteraan aparatur desa dapat terpenuhi, sekaligus memastikan pelayanan pemerintahan di tingkat desa tetap berjalan optimal.
Selain membahas persoalan penghasilan aparatur desa, forum tersebut juga menjadi sarana memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan organisasi perangkat desa demi menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, profesional, dan transparan di Kabupaten Batang Hari.
Rapat berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan peserta. DPRD Kabupaten Batang Hari berharap hasil pembahasan tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan aparatur desa serta masyarakat luas.
